BGTK NTB – Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan Rapat Koordinasi Evaluasi Program Kemendikdasmen di Hotel Lombok Astoria pada 5–7 Desember 2025. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya BGTK NTB untuk memperkuat koordinasi lintas pemangku kepentingan sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program prioritas Kemendikdasmen di daerah. Rakor ini diikuti 87 peserta dari berbagai unsur, yaitu: BPMP NTB & Balai Bahasa NTB; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadis, Kabid GTK, Manajer BOS); Cabang Dinas Pendidikand dan Kebudayaan; BKD/BKPSDM & Bappeda Prov/Kab/Kota; Mitra Pembangunan Pendidikan; Pemenang HGN Nasional; serta pegawai Internal BGTK NTB.

Kegiatan dibuka Jumat malam, 5 Desember 2025, diawali laporan Ketua Panitia yang menjelaskan bahwa Rakor bertujuan memperkuat koordinasi serta mengevaluasi program pendidikan di NTB. Pembukaan resmi kemudian dilakukan oleh Kepala BGTK NTB, Dr. Wirman Kasmayadi, S.Pd., M.Si. Dalam sambutannya, ia memaparkan sejumlah program prioritas yang sedang berjalan, salah satunya Pelatihan Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS) yang dilaksanakan selama 10 hari di Balai GTK dan BPMP. “Salah satu program yang saat ini berlangsung yaitu Pelatihan Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS),” ujarnya.

Ia menegaskan, program tersebut diharapkan melahirkan calon pemimpin sekolah yang kompeten dan adaptif menghadapi tantangan pendidikan. Selain itu, Kepala BGTK NTB juga menyoroti sejumlah isu pendidikan yang menjadi perhatian bersama sebagai dasar perumusan langkah strategis peningkatan mutu layanan pendidikan di NTB. Pada akhir sambutannya, Kepala BGTK NTB menyampaikan target yang ingin dicapai melalui Rakor, antara lain mengevaluasi kinerja program prioritas, mengukur dampak pelatihan inovatif, mengidentifikasi hambatan dan kesenjangan, menyepakati rekomendasi kebijakan, serta menyusun rencana aksi tindak lanjut.

Selama tiga hari, rakor berjalan lancar dengan agenda-agenda meliputi pemaparan kebijakan dan program, capaian program dari masing-masing tim kerja BGTK NTB, diskusi kelompok dan pleno isu strategis pendidikan, hingga penyusunan rekomendasi dan tindak lanjut strategis untuk peningkatan layanan pendidikan di daerah