BGTK NTB – Ikatan Guru Indonesia (IGI) Wilayah NTB bekerja sama dengan IGI Kota Mataram menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Manajemen Organisasi (PMO). Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Wirman Kasmayadi, hadir untuk membuka acara sekaligus memberikan materi mengenai Kebijakan Pendidikan Nasional dan Peraturan Tentang Guru. Kegiatan berlangsung di Hotel Idoop, Kota Mataram, pada Sabtu 24 Oktober 2026, yang diikuti oleh 32 peserta IGI se-NTB.
Acara turut dihadiri Dewan Pakar IGI/ Kepala Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Arie Andrasyah Isa, serta sejumlah narasumber yang mengisi materi terkait penguatan organisasi, kepemimpinan, dan kompetensi pengurus.
Wirman dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan, menekankan pentingnya peningkatan kapasitas organisasi sebagai bagian dari upaya memperkuat peran guru dan tenaga kependidikan. Ia berharap pelatihan ini dapat memberikan wawasan dan bekal bagi peserta untuk menjalankan amanah organisasi secara profesional, efektif, dan berkelanjutan.
Setelah membuka acara, Wirman menyampaikan materi berjudul “Tata Kelola Guru: Tantangan Pengembangan Guru Berkualitas yang Turut Menyejahterakan”. Ia menegaskan bahwa untuk menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, diperlukan guru yang sejahtera dan profesional. Kedua aspek tersebut merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan.
“Untuk mendapatkan SDM yang unggul, kuncinya adalah guru yang sejahtera dan profesional. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan” tegas Wirman.
Menurutnya, tata kelola guru perlu memperhatikan pengembangan kompetensi, penataan kebutuhan tenaga pendidik, serta kesejahteraan agar guru dapat menjalankan tugasnya secara optimal. Pengelolaan yang tepat juga diperlukan untuk memastikan kebijakan pendidikan dapat menjawab kebutuhan tenaga pendidik di lapangan.
Ia juga menjelaskan kini sudah ada sistem web resmi yang faktual yaitu Ruang Sumber Daya Manusia (RSDM) yang mempertimbangkan analisis beban kerja. Ia juga membahas dinamika kebijakan terkait status kepegawaian guru, termasuk penataan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yang dalam pemaparannya dikaitkan dengan rencana menuju PPPK pusat pada 2027.
Selain membahas kebijakan guru, Wirman menyampaikan komitmen BGTK NTB dalam memperkuat tata kelola kelembagaan melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK). Upaya tersebut menjadi bagian dari penguatan integritas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas serta pelayanan kepada masyarakat pendidikan.
Pada kesempatan tersebut, ia juga memperkenalkan BErajah Bareng Semesta Guru (BESIRU), layanan yang tersedia melalui situs web BGTK NTB dan dapat diakses oleh pendidik maupun tenaga kependidikan. Pemanfaatan layanan berbasis digital diharapkan dapat mempermudah memperoleh informasi mengenai layanan yang disediakan oleh BGTK NTB.
Pada sesi diskusi, peserta mengangkat persoalan mengenai keselarasan kebijakan pendidikan dengan pelaksanaan program di lapangan. Salah satu contoh isu yang dibahas adalah keberlanjutan Program Guru Penggerak, khususnya terkait tindak lanjut dan manfaat program setelah peserta menyelesaikan rangkaian kegiatan.
Menanggapi hal tersebut, Wirman menyoroti pentingnya peta jalan pendidikan sebagai acuan dalam merumuskan dan menyelaraskan kebijakan pendidikan secara berkelanjutan. Keberadaan arah kebijakan jangka panjang diperlukan agar program pengembangan guru memiliki kesinambungan dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan mutu pendidikan.
Selain materi kebijakan pendidikan nasional dan peraturan tentang guru, PMO IGI NTB juga menghadirkan materi AD/ART IGI dan kode etik guru, wawasan kebangsaan, kepemimpinan, komitmen organisasi, komunikasi efektif, administrasi kesekretariatan, serta administrasi keuangan.
Melalui kegiatan ini, diharapkan para peserta dapat memperkuat kapasitas manajerial dan tata kelola organisasi sekaligus meningkatkan pemahaman terhadap dinamika kebijakan pendidikan. Dengan demikian, penguatan organisasi dan profesionalisme guru dapat berjalan beriringan dalam mendukung terwujudnya pendidikan yang berkualitas di Provinsi Nusa Tenggara Barat.