Di tengah gelombang perubahan dunia, setiap langkah kecil menuju perbaikan adalah bagian dari lompatan besar menuju masa depan yang lebih baik
Pemerintah terus mendorong percepatan transformasi nasional di tengah dinamika krisis global. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) dalam arahan internal kepada kedeputian bidang kesehatan dan pendidikan pada 23 Maret 2026.
Dalam arahannya, Menko PMK menegaskan kembali pesan Presiden Republik Indonesia yang disampaikan pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada 13 Maret 2026. Presiden menekankan bahwa kondisi krisis global harus dimaknai sebagai momentum untuk mempercepat agenda transformasi nasional.
“Situasi krisis justru mempercepat langkah transformasi kita. Apa yang sebelumnya direncanakan, kini harus dipercepat,” ujar Menko PMK mengutip arahan Presiden.
Selain fokus pada swasembada pangan dan energi, pemerintah juga memberikan perhatian besar pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan. Dalam bidang pendidikan, pemerintah menegaskan pentingnya menjaga keberlangsungan proses pembelajaran agar tetap optimal dan terhindar dari potensi learning loss.
Berdasarkan hasil koordinasi lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama, pembelajaran tatap muka (luring) tetap menjadi prioritas utama. Hal ini dilakukan untuk memastikan kualitas pembelajaran siswa tetap terjaga.
Meskipun sempat muncul wacana penerapan metode pembelajaran hybrid yang menggabungkan luring dan daring, namun saat ini pembelajaran daring belum menjadi kebutuhan mendesak. Pemerintah menilai bahwa interaksi langsung dalam pembelajaran masih sangat penting bagi perkembangan peserta didik.
Lebih lanjut, Menko PMK menegaskan bahwa sektor pendidikan merupakan prioritas utama pemerintah. Berbagai program strategis seperti revitalisasi sekolah, pengembangan Sekolah Rakyat, hingga Sekolah Unggul Garuda menjadi bagian dari upaya percepatan peningkatan mutu pendidikan nasional.
Tidak hanya di sektor pendidikan, pemerintah juga mendorong percepatan transformasi tata kelola pemerintahan. Transformasi tersebut meliputi penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), peningkatan kinerja birokrasi, serta optimalisasi pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.
Sejalan dengan itu, langkah efisiensi juga terus didorong, di antaranya dengan pembatasan perjalanan dinas non-esensial, pemanfaatan rapat daring, serta penerapan flexible working arrangement (FWA) secara terukur.
“Pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kualitas SDM, serta akselerasi pembangunan yang berkeadilan harus terus diperkuat melalui cara-cara yang lebih cerdas dan efisien,” pungkas Menko PMK.