Tangerang Selatan, 21 Februari 2026 – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memperkuat kolaborasi dengan komunitas pendidikan dan masyarakat melalui Forum Komunikasi Publik Pendidikan Dasar dan Menengah yang digelar di Serpong, Tangerang Selatan. Forum ini menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah dan publik dalam mendukung implementasi kebijakan pendidikan nasional yang lebih inklusif dan merata.
Kegiatan yang diinisiasi oleh Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Kemendikdasmen tersebut menghadirkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari guru, pelajar, organisasi masyarakat, hingga orang tua. Melalui pendekatan partisipatif, pemerintah mendorong keterlibatan publik sebagai mitra strategis dalam memahami sekaligus mengawal arah kebijakan pendidikan.
Sejumlah agenda prioritas disampaikan dalam forum, di antaranya penguatan pendidikan karakter dan kesehatan di satuan pendidikan, peningkatan kompetensi serta kesejahteraan guru, pelaksanaan wajib belajar 13 tahun, penguatan literasi dan numerasi, pengembangan sains dan teknologi, perbaikan sarana prasarana, serta penguatan bahasa dan sastra.
Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, menegaskan bahwa transformasi pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan seluruh pemangku kepentingan. Ia menyampaikan bahwa kebijakan pemerintah akan lebih efektif ketika dipahami dan dilaksanakan secara kolaboratif oleh masyarakat.
Sementara itu, Kepala BKHM, Anang Ristanto, menekankan pentingnya memperluas komunikasi kebijakan melalui kemitraan dengan komunitas. Menurutnya, penyebaran informasi pendidikan akan lebih berdampak apabila melibatkan masyarakat sebagai bagian dari ekosistem perubahan, tidak hanya melalui kanal resmi pemerintah.
Forum yang dihadiri sekitar 200 peserta ini juga membahas berbagai program strategis pendidikan, termasuk bantuan pendidikan bagi peserta didik, afirmasi pendidikan menengah, peningkatan kesejahteraan guru, serta penguatan budaya sekolah yang aman dan nyaman.
Melalui forum komunikasi publik ini, Kemendikdasmen berharap terbangun komunikasi dua arah yang konstruktif sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mempercepat terwujudnya sistem pendidikan nasional yang transparan, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh anak bangsa.