BALAI GTK NTB – Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan kegiatan Konsolidasi Daerah dengan tema “Optimalisasi Hari Belajar Guru” yang berlangsung selama tiga hari, mulai 24 hingga 26 April 2026, bertempat di Hotel Lombok Raya. Kegiatan ini diikuti oleh 111 peserta yang terdiri atas pemangku kepentingan pendidikan di NTB serta insan media, dalam rangka memperkuat sinergi dan koordinasi pelaksanaan program prioritas pendidikan di daerah.
Pelaksanaan Konsolidasi Daerah diwarnai dengan berbagai rangkaian kegiatan, termasuk penampilan seni dari siswa-siswi SLB Negeri 1 Lombok Barat yang menampilkan tarian kreasi nusantara serta atraksi peresean khas Lombok, sehingga menambah semarak suasana acara. Selain itu, turut dilaksanakan pembacaan maklumat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) oleh Ketua Tim ZI-WBK, Dr. Ari Dahfid, S.Pd, M.H. sebagai bentuk komitmen Balai GTK NTB dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel menuju predikat ZI-WBK tahun 2026.
Kepala Balai GTK NTB, Dr. Wirman Kasmayadi, S.Pd.,M.Si. dalam sambutan selamat datangnya kepada seluruh peserta menyampaikan bahwa Hari Belajar Guru merupakan langkah strategis untuk menyamakan persepsi serta memperkuat dukungan dalam meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan. Ia menegaskan bahwa momentum tersebut menjadi bagian penting dalam upaya kolektif membangun mutu pendidikan yang berkelanjutan.
Gubernur NTB yang diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTB, Dr. Syamsul Hadi, M.Pd. secara resmi membuka kegiatan dan menyampaikan bahwa konsolidasi ini merupakan langkah strategis dalam mendukung transformasi pembelajaran yang berpusat pada murid serta penguatan kapasitas guru secara berkelanjutan. Ia juga mengapresiasi inisiatif Balai GTK NTB dalam menyelenggarakan forum tersebut sebagai ruang untuk menyelaraskan kebijakan nasional dengan implementasi di daerah, sekaligus memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam merumuskan model pelaksanaan Hari Belajar Guru yang kontekstual, partisipatif, dan berkelanjutan.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, H. Lalu Hadrian Irfani ST., MSi. dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), khususnya terkait isu terbaru mengenai PPPK Paruh Waktu. Ia menegaskan bahwa Komisi X memiliki kesamaan persepsi terkait kebijakan tersebut, serta mendorong adanya solusi konkret, termasuk usulan agar pengelolaan PPPK Paruh Waktu, khususnya bagi guru, dapat ditangani oleh pemerintah pusat apabila pemerintah daerah belum siap dalam pembiayaan.
Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Temu Ismail, S.Pd., M.Si., dalam sambutan sekaligus arahannya menjelaskan bahwa kegiatan Konsolidasi Daerah merupakan tindak lanjut dari konsolidasi nasional yang telah dilaksanakan sebelumnya. Ia menguraikan sejumlah isu strategis yang dibahas, antara lain kebijakan wajib belajar 13 tahun, revitalisasi satuan pendidikan, digitalisasi pembelajaran, penguatan pendidikan karakter, pengelolaan data pokok pendidikan, penguatan kebahasaan, serta peningkatan kompetensi guru secara berkelanjutan, termasuk pembelajaran mendalam, coding, kecerdasan artifisial, dan penguatan karakter.
Pada waktu yang bersamaan, Balai GTK NTB juga menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) yang dibuka secara resmi oleh Kepala Subbagian Umum, Lale Srilastatun, S.Sos., M.M. Dalam sambutannya, disampaikan bahwa forum tersebut merupakan ruang kolaborasi untuk menghimpun masukan, memperkuat sinergi dengan para pemangku kepentingan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang responsif. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas layanan kepada guru dan tenaga kependidikan, dengan melibatkan 48 peserta dari unsur pemerintah daerah, instansi vertikal, akademisi, dan organisasi profesi pendidikan di Provinsi NTB.
Dalam forum tersebut, narasumber dari Komisi Informasi Provinsi NTB menyampaikan materi terkait keterbukaan informasi dan layanan publik. Sementara itu, Ombudsman Perwakilan Provinsi NTB memaparkan materi mengenai peran pengawasan, optimalisasi standar pelayanan, serta mitigasi maladministrasi dalam penyelenggaraan layanan publik.
Rangkaian kegiatan Forum Konsultasi Publik dilaksanakan melalui diskusi interaktif dan pengumpulan masukan dari peserta, dilanjutkan dengan pengisian kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat. Kegiatan ditutup dengan penandatanganan Berita Acara FKP, dan komitmen bersama optimalisasi pelaksanaan hari belajar guru.
Kegiatan Konsolidasi Daerah dan Forum Konsultasi Publik ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi, menyelaraskan kebijakan, serta mendorong peningkatan kualitas layanan dan sumber daya manusia pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.