BGTK NTB– Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyoroti perlunya kerja sama antara Industri, Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), serta Dinas Pendidikan guna membekali generasi muda dengan keterampilan yang relevan di era modern.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat, mendorong semua pihak terkait untuk memperluas interpretasi tugas pendidikan nasional dalam meningkatkan kecerdasan masyarakat. Ia menekankan bahwa pendidikan bukan hanya soal pengetahuan teoritis, melainkan juga kemampuan praktis, interaksi sosial, dan kesiapan profesional yang berdampak langsung pada kemajuan bangsa.
“Kita harus memaknai pendidikan sebagai pengembangan holistik, termasuk aspek keterampilan yang sering terabaikan,” kata Wamen Atip. Ia mencontohkan bagaimana ekosistem kolaboratif memungkinkan siswa mengembangkan potensi sesuai minat, seperti yang terlihat dari lulusan lembaga pelatihan yang berhasil bekerja di luar negeri. Atip juga menyoroti peran lembaga kursus dan pelatihan (LKP) dalam membina talenta vokasi, dengan contoh tokoh seperti Rudy Hadisuwarno di bidang tata rambut dan Rudy Choirudin di kuliner, yang membuktikan bahwa ketekunan praktis bisa membawa sukses besar.
Selain itu, Atip menegaskan pentingnya keterampilan tambahan seperti kecerdasan sosial dan penguasaan Bahasa internasional berbasis praktik komunikasi. Mengutip studi dari Dale Carnegie Foundation, ia menyatakan bahwa pada tahun 1980-an terdapat 70% keberhasilan karier bergantung pada jaringan dan kepercayaan, sementara bahasa yang dikuasai secara aplikatif membantu tenaga kerja meraih kesempatan internasional dengan gaji tinggi.
Direktur Kursus dan Pelatihan, Yaya Sutarya, menjelaskan rencana kementerian untuk mendekatkan LKP dengan pemerintah daerah melalui desentralisasi izin dan pengawasan ke tingkat kabupaten/kota mulai tahun 2026. Ia juga mengumumkan program beasiswa mikro-kredensial dan pengakuan pengalaman bagi instruktur non-sarjana, serta penguatan akreditasi agar LKP bisa mengeluarkan sertifikat kompetensi sendiri.
“Melalui akreditas LKP nantinya dapat menyelenggarakan uji kompetensi dan menerbitkan sertifikat sendiri, yang merupakan terobosan besar untuk memperkuat kredibilitas Lembaga di mata industri,” ujar Yaya. Prestasi ini terlihat dari program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) yang menempatkan 89% murid ke lapangan kerja pada 2025, dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) yang membuat 90% lulusan membuka bisnis mandiri.
Inisiatif ini bertujuan membangun sinergi antara visi pusat dengan dukungan daerah, memastikan pendidikan vokasi sebagai jawaban efektif untuk menciptakan tenaga kerja Indonesia yang intelektual, terampil, dan memiliki kecerdasan sosial di pasar global.